World Anti-Doping Agency (WADA) menunda keputusan mengenai kemungkinan melarang pejabat pemerintah dari ikut serta dalam ajang olahraga besar jika negara mereka menahan iuran secara sukarela. Penundaan ini menunda potensi konflik dengan Presiden Donald Trump dan pejabat AS lainnya hingga setelah Piala Dunia musim panas ini, yang digelar bersama Kanada dan Meksiko. WADA menyatakan aturan baru ini akan dipertimbangkan kembali pada bulan September, dua bulan setelah Piala Dunia berakhir, dan kemungkinan baru berlaku menjelang Olimpiade Los Angeles 2028.

Amerika Serikat belum membayar iuran WADA sejak 2023, menahan sekitar 7,3 juta dolar AS selama dua tahun sebagai protes atas penanganan kasus perenang Tiongkok dan isu lainnya. Jika aturan baru diterapkan, pejabat AS termasuk Trump berpotensi masuk larangan di ajang olahraga internasional di negaranya sendiri, meski masih ada keraguan mengenai kemampuan WADA untuk menegakkan larangan tersebut. Isu ini tidak bersifat partisan secara ketat, karena penahanan iuran terjadi di bawah kepemimpinan Trump maupun Joe Biden.

WADA menekankan bahwa penahanan kontribusi pemerintah merupakan masalah serius yang memengaruhi stabilitas pendanaan program anti-doping dunia. Dampaknya langsung dirasakan oleh perkembangan program anti-doping dan, yang paling terdampak, para atlet di seluruh dunia. Meski isu ini muncul sejak 2020, WADA menegaskan bahwa proposal untuk menindak negara yang tidak membayar iuran bukan ditujukan secara spesifik pada Amerika Serikat.

Keputusan akhir mengenai aturan ini harus disahkan oleh dewan yayasan WADA, yang dijadwalkan bertemu pada November, meski bisa dipercepat jika diperlukan. Penundaan ini memberi waktu bagi analisis lebih lanjut dan membatasi potensi dampak pada Piala Dunia mendatang, sambil tetap menyoroti pentingnya pendanaan stabil untuk keberlangsungan program anti-doping global.